SKPD Diminta Segera Daftarkan Pengadaan di ULP
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera mendaftarkan pengadaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) DKI Jakarta sebelum batas waktu yang ditetapkan yakni 16 Mei mendatang.
Nggak ada perpanjangan, kita biarin aja kita akan potong, enggak beres mereka
Sebab, hingga saat ini baru sebanyak 60 dari total 750 SKPD yang mendaftarkan pengadaan di ULP DKI. "Nggak ada perpanjangan, kita biarin aja kita akan potong, enggak beres mereka," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, Minggu (11/5).
Dikatakan Basuki, jika SKPD tidak segera mendaftarkan pengadaan di ULP DKI, Pemprov DKI akan merelokasikan dana tersebut untuk perbaikan sejumlah fasilitas umum di ibu kota. "Kan kalau dapat duit banyak kita alokasikan ke yang lain. Lebih baik aku beresin 15 koridor jalur busway dibeton," katanya.
Sistem Pengadaan Satu Pintu Belum OptimalPemprov DKI, lanjut Basuki, juga bisa membeli rumah sakit (RS) Sumber Waras dengan anggaran yang tidak terserap dari sejumlah SKPD. "Kita bisa bangun rumah sakit khusus jantung juga di sana," tambahnya.
Sekadar diketahui, Pemprov DKI Jakarta memiliki 56 ribu kegiatan selama tahun anggaran 2014. Sebanyak 7.000 kegiatan harus diproses melalui lelang. Namun yang telah memasuki proses lelang masih jauh dari target.
Saat ini, permohonan lelang SKPD yang masuk baru sebanyak 302 kegiatan. Namun yang sudah proses lelang baru sebanyak 18 paket kegiatan.
Dari 302 kegiatan itu, sebanyak 167 paket dikembalikan dan 116 paket harus dikaji ulang. Sementara waktu penyerahan berkas paling lambat pertengahan bulan ini.
Jika para SKPD tak kunjung memenuhi berkas, kegiatan Pemprov DKI Jakarta tidak dapat dilakukan. Sebab saat ini lelang harus dilakukan melalui ULP. Sementara sebelumnya, lelang dilakukan melalui masing-masing SKPD.
ULP sendiri merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memperketat proses penganggaran. Lembaga ini dibentuk beberapa bulan lalu.
