You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Banyak Warga Klaim Lahan Hutan Kota Srengseng
photo Septradi Setiawan - Beritajakarta.id

Banyak Warga Klaim Lahan Hutan Kota Srengseng

Sejumlah warga mengklaim beberapa titik lahan Hutan Kota Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Caranya dengan memasang papan pemberitahuan di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Kita sudah laporkan kepada BPKD dan Polres Metro Jakarta Barat

Kepala Seksi Pengelolaan Hutan dan Penghijauan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta, Dirja Kusuma mengaku, masalah tersebut sudah dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

"Kita sudah laporkan kepada BPKD dan Polres Metro Jakarta Barat. Ini tanah Dinas Pertamanan DKI kok diklaim milik warga," kata Dirja, Jumat (27/11).

Anggaran Perbaikan Hutan Kota Srengseng Rp 3 M

Sekretaris Lurah, Muhamad Suratman menambahkan, selama ini data yang dimiliki kelurahan, lahan tersebut tercatat sebagai milik Pemprov DKI Jakarta.

"Kita sudah panggil warga yang mengaku pemilik lahannya. Tapi mereka mengaku punya surat lengkap girik, sampai di situ kita sudah lapor sama tingkat kota," ujar Suratman.

Penanggungjawab Hutan Kota Srengseng, Ade Karlan mengungkapkan, pematokan lahan yang dilakukan warga sekitar itu sudah berlangsung sejak tahun 2012 lalu.

"Sejak ada proyek pembuatan jalan inspeksi Kali Pesangrahan tahun 2012, mereka mulai mematok-matok tanah. Katanya mereka punya girik dan surat-surat lengkap," jelas Ade.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1182 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1156 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye943 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye925 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye844 personBudhi Firmansyah Surapati