You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Coret Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi
.
photo Andry - Beritajakarta.id

Basuki Coret Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mencoret kegiatan penilaian kesehatan koperasi yang diusulkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil  Menengah dan Perdagangan (KUMKMP), dalam dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Sementara Anggaran (KUA-PPAS) 2016.

Sekarang saya mau tanya, bisa nggak bapak ibu nilai mana koperasi yang sehat dan tidak sehat?

Dinas KUMKMP akan Pasangi Pelang Pedagang Binaan

‎Kegiatan itu dicoret karena melibatkan tenaga ahli dari pihak-pihak di luar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, bukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di internal dinas setempat yang memiliki kompetensi atau lulusan di bidang perkoperasian.

"Waktu buka formasi PNS di Dinas KUMKMP, k‎ita minta orang dari jurusan sastra atau geologi nggak? Kan nggak. Kita ambil orang dari jurusan koperasi, ekonomi dan macam-macam supaya kalian bisa urus sendiri. Bukan ambil dari luar," kata Basuki, saat menyisir anggaran Dinas KUMKMP DKI di ruang rapat (rapim) Balai Kota, Sabtu (28/11).

‎Menurut Basuki, dalam kegiatan peningkatan kesehatan koperasi ini, Dinas KUMKMP DKI seharusnya tidak perlu lagi membayar honor tenaga ahli dari luar sebagai tim penilai. Sebab, pekerjaan tersebut dapat dilakukan para PNS di dinas setempat.

"‎‎Sekarang saya mau tanya, bisa nggak bapak ibu nilai mana koperasi yang sehat dan tidak sehat? Bisa kan dan kalau gitu perlu nggak kita bikin kegiatan ini? Kita sudah habis Rp 18,5 triliun buat bayar gaji kalian. Kalau begitu saya nggak usah ada PNS. Tarik TNI Polri saja," ujar Basuki.

Basuki menyampaikan, untuk mengetahui koperasi di ibukota yang sehat dan tidak sehat seharusnya bisa dilakukan dengan mudah. Begitu juga dengan cara membantu meningkatkan koperasi yang tidak sehat. 

‎"Saya mau nilai dan bantu koperasi yang tidak sehat gampang. Saya tinggal umumkan, ada berapa koperasi yang mau dinilai. Saya akan sediakan  pinjaman Rp 700 juta. Semua ajukan proposal ke Bank DKI," jelas Basuki.

‎Basuki menekankan, ‎sesuai dengan visi misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tugas pejabat di Dinas KUMKMP harus membuat seluruh pedagang kaki lima (PKL) di lokasi binaan, lokasi sementara dan pasar yang ada di ibukota menjadi pengusaha kecil menengah.

"Itu tugas Dinas KUMKMP, mengadministrasi keadian sosial. Karena di Jakarta, mau dagang apa aja laku asal ada tempat," tandas Basuki.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Selama Libur Lebaran

    access_time28-03-2025 remove_red_eye769 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Monas Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

    access_time30-03-2025 remove_red_eye702 personDessy Suciati
  3. Andilan Potong Kebo Tradisi Lebaran Ala Betawi

    access_time29-03-2025 remove_red_eye654 personFolmer
  4. 14.485 Wisatawan Telah Kunjungi Kepulauan Seribu

    access_time03-04-2025 remove_red_eye628 personAnita Karyati
  5. Hari Lebaran, 26.581 Pemudik Tinggalkan Jakarta dari Stasiun Pasar Senen

    access_time31-03-2025 remove_red_eye617 personDessy Suciati

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik