You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Puncak Penghujan, Basuki Minta BPBD Fokus Penyelamatan
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki Minta BPBD Fokus Penyelamatan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama mengharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak lagi mengurusi logistik pengungsian saat terjadi bencana. Seperti saat puncak musim hujan yang diperkirakan Januari-Februari mendatang, BPBD diminta fokus melakukan tanggap darurat penyelamatan warga.

Sudahlah BPBD fokus pasukan saja. Siapkan perahu karet evakuasi warga

Berdasarkan data BPBD DKI, sejak tahun 2013, banjir absolut mengenai sebanyak 201 RW di 57 kelurahan. Sedangkan dari skenario banjir 2016 yang disiapkan BPBD, genangan diperkirakan mengenai 634 RW di 125 kelurahan dengan potensi 276.999 jiwa terdampak.

"Sudahlah BPBD fokus pasukan saja. Siapkan perahu karet evakuasi warga. Untuk logistik nanti ada Dinas Sosial, kelurahan," kata Basuki di Balai Kota,  Senin (30/11).

Percepat Informasi Genangan, BPBD akan Luncurkan Aplikasi JAFIP

Dilanjutkan Basuki, untuk menangani logistik bagi pengungsian yang potensial terjadi saat puncak musim hujan nanti, pihaknya sudah menyiapkan program E-Natura. Dengan E-Natura, nantinya korban bencana dapat memenuhi kebutuhan selama pengungsian.

"Toh kalau untuk banjir, selesai kok kalau utara selesai. Karena kalau utara selesai, air akan cepat mengalir ke hilir," tandas Basuki.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1185 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1165 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye951 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye937 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye849 personBudhi Firmansyah Surapati