You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Sebut Kinerja PT Transjakarta Memble
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki: Kinerja PT Transjakarta Memble

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku kecewa dengan kinerja direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

PT Transjakarta kita memble. Geraknya lambat

Basuki menyebutkan, sejak dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Transjakarta tidak dapat menambah jumlah armada bagi Pemprov DKI.

"PT Transjakarta kita memble. Geraknya lambat," kata Basuki, saat memimpin rapat pimpinan (rapim) di Balai Kota, Senin (7/12).

Transjakarta Gagal Saingi Bus Kota

Basuki menyampaikan, telah merubah badan hukum Transjakarta dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Unit Pengelola Teknis (UPT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat leluasa membeli bus.

"Kita pikir waktu masih UPT bergeraknya susah, akhirnya kita bikin PT dan kasih public service obligation (PSO) supaya bisa tambah bus sekian banyak," tutur Basuki.

Dengan jadi BUMD, lanjut Basuki, diharapkan Transjakarta dapat menambah bus baru di Ibukota, sehingga waktu kedatangan (headway) bus dapat lebih singkat. Dengan bertambahnya armada baru, otomatis nantinya bus reyot dan uzur yang beroperasi selama ini akan tersingkir dengan sendirinya.

"Kita mau penumpang keluarkan tiket Rp 7 ribu bisa bebas naik turun bus seharian dan busnya ada tiap 10 menit. Tapi semua harus nunggu bus kita banyak dulu," tandas Basuki.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1201 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1191 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye997 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye956 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye863 personBudhi Firmansyah Surapati