Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku khawatir jika PT Jakarta Monorail (JM) akan bertindak curang terkait keinginan perusahaan tersebut untuk memiliki hak properti monorel hingga 80 persen. Tidak hanya itu, mantan Bupati Belitung Timur itu juga menyesalkan iklan penayangan di televisi yang mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan monorel.

Mereka (PT JM) juga enggan menyetujui kesepakatan jika proyek monorel macet, properti wajib diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk disita

"Mereka (PT JM) juga enggan menyetujui kesepakatan jika proyek monorel macet, properti wajib diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk disita," ujar Basuki di Balaikota, Rabu (14/5).

Dikatakan Basuki, properti yang diminta PT JM yakni, depo di Tanah Abang seluas 200 hektare dan pembangunan area komersial di setiap stasiun.

"Jadi, jangan sampai begitu monorel macet, mereka tetap bisa dadah-dadah karena sudah dapat hak properti 80 persen. Itu yang sampai sekarang mereka tidak mau. Tapi, tidak pernah dibicarakan ke luar. Makanya, kalau rapat dengan mereka akan direkam biar bisa dilihat di youtube," ungkapnya.

Basuki juga menyesalkan penayangan iklan oleh PT JM di berbagai televisi yang mengatakan bahwa Jakarta butuh monorel. Padahal, menurut Basuki, PT JM hanya sanggup untuk mengangkut penumpang sekitar 150.000 orang perhari.

"Iklan mereka di TV cuma bilang, Jakarta macet butuh monorel. Nenek gua juga tahu. Gua juga udah tahu dari lama. Dari zaman Sutiyoso juga udah pada tahu kalau Jakarta butuh monorel dan segala pola transportasi umum lainnya. Tapi, mereka tidak pernah cerita kalau mereka tidak sanggup untuk mengangkut 250.000 penumpang," terangnya.

Untuk itu, tambah Basuki, lebih baik proyek monorel dijalankan oleh PT MRT Jakarta. "Lebih baik PT MRT dong, kalau Anda tidak sanggup jalankan monorel," tandasnya.