You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Kasus Ayam Tiren, Sudin KPKP Jaktim Akui Kecolongan
photo Nurito - Beritajakarta.id

Kasus Ayam Tiren, Sudin KPKP Akui Kecolongan

Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) Jakarta Timur, mengaku kecolongan adanya kasus penjualan ayam tiren oleh aparat kepolisian. Selama ini pengawasan lemah sehingga kasus ini tidak dapat terdeteksi sejak dini.

Mereka bertugas mengawasi peternakan, kesehatan hewan dan pengawasan lainnya

Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Suku Dinas KPKP Jakarta Timur, Faizah mengaku kecolongan karena minimnya petugas pengawasan di lapangan. Saat ini SDM yang ada hanya delapan orang dan jumlah ini dianggap sangat tidak mencukupi untuk mengawasi 10 kecamatan.

"SDM kami sangat kurang, walau dia seksi telah digabung menjadi satu seksi, namun kami hanya memiliki delapan personel. Mereka bertugas mengawasi peternakan, kesehatan hewan dan pengawasan lainnya," kata Faizah, Senin (14/12).

Dua Rumah Potong Ayam Tiren Digerebek Polisi

Di Jakarta Timur terdapat 74 tempat penampungan ayam dan 860 petugas pemotong unggas resmi. Di luar itu, ia mengaku tidak tahu jumlah tempat penampungan dan pemotongan unggas ilegal.

Pasca penggrebekan penjualan ayam tiren Suku Dinas KPKP langsung menyemprotkan cairan disinfektan. Penyemprotan difokuskan di dua rumah pemotongan unggas yang sekaligus dijadikan tempat penjualan ayam tiren di Jl Rawa Sumur Barat, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11337 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1345 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1286 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1279 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye991 personBudhi Firmansyah Surapati