You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djarot Instruksikan Razia Metromini Digencarkan
photo Doc - Beritajakarta.id

Djarot Minta Razia Metromini Diintensifkan

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan metromini hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa pada Rabu (16/12) pagi membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meradang. Karenanya, ia langsung menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta menggencarkan razia metromini.

Razianya bersama kepolisian diperbanyak, lebih sering lagi

"Razianya bersama kepolisian diperbanyak, lebih sering lagi. Begitu melanggar, kandangin kalau sampai diulang dua kali ya cabut izinnya," tegas Djarot, Rabu (16/12).

Dikatakan Djarot, langkah tegas demikian perlu dilakukan demi menjaga keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Selain itu, kata Djarot, ke depan revitalisasi angkutan umum dengan menerapkan sistem rupiah per kilometer bisa segera diterapkan.

Metromini Tabrak Pejalan Kaki di Meruya

"Kalau sistem sekarang sopir itu kan kejar setoran. Wajar saja kalau dia ugal-ugalan kejar penumpang di jalanan, beda dengan sistem rupiah per kilometer, sopirnya kita gaji," tandasnya.

Sebelumnya, sekitar pukul 06.00 pagi tadi, Metromini B 92 menabarak pejalan kaki di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Salah seorang korban, Azam (7) tewas. Sedangkan sang ibu korban, Muntiasi (37) warga RT 02/06, Meruya Utara, Kembangan, mengalami luka parah.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1201 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1192 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye997 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye956 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye863 personBudhi Firmansyah Surapati