You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ratusan Guru Datangi Polres Jakbar
photo Septradi Setiawan - Beritajakarta.id

Ratusan Guru Honorer Urus SKCK

Ratusan guru honorer mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat, Jalan Letjen S Parman. Bukan untuk berdemo, mereka akan mengurus Surat Keterangan Catatan Polisi (SKCK) sebagai syarat untuk mendapatkan honor sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Saya tinggal di Jakarta Barat makanya ke sini untuk pengurusan pemberkasan SKCK dan surat keterangan bebas narkoba biar tahun depan gajinya bisa UMP

"Dari pagi sekitar pukul 09.00 sampai 12.00 tadi, ada sekitar 300 orang yang mengurus SKCK," ujar Kompol Herru Julianto, Kabag Humas Polres Metro Jakarta Barat, Senin (28/12).

Menurut Herru, memang dalam pengurusan SKCK tersebut cukup terjadi antrean cukup panjang. Namun bisa mereka tertib menunggu giliran dilayani.

DKI akan Uji Coba Metode Baru Pembelajaran Pancasila

"Tidak ada biaya, semuanya gratis. Kami akan layani sampai semua selesai, jadi tidak ada batasan," katanya.

Aryo Komara (29), salah satu guru honorer di sebuah SMK kawasan Jakarta Pusat mengatakan, SKCK tersebut merupakan salah satu syarat untuk menerima honor sesuai dengan UMP di tahun 2016 mendatang.

"Saya tinggal di Jakarta Barat makanya ke sini untuk pengurusan pemberkasan SKCK dan surat keterangan bebas narkoba biar tahun depan gajinya bisa UMP," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1205 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1197 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1004 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye961 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye865 personBudhi Firmansyah Surapati