You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Hiburan Malam Tahun Baru Dibatasi Hingga Pukul 04.00
photo Doc - Beritajakarta.id

Hiburan Malam Tahun Baru Dibatasi Hingga Pukul 04.00

Menyambut malam pergantian tahun 2016, banyak tempat hiburan termasuk hotel dan restoran di Jakarta yang menggelar berbagai acara khusus. Namun, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta tetap memberikan pembatasan waktu pelaksanaan pada kegiatan di malam tahun baru.

Kalau tetap nekad melebihi dari jam yang ditentukan, kami bisa melakukan penutupan paksa

Kepala Disparbud DKI Jakarta, Purba Hutapea mengatakan, waktu pelaksanaan kegiatan perayaan pergantian tahun di seluruh tempat-tempat hiburan, hotel atau restoran tidak boleh melebihi pukul 04.00.

“Semua kegiatan atau acara malam tahun baru di seluruh tempat hiburan, hotel maupun restoran, harus sudah selesai pada pukul 04.00. Kalau tetap nekat melebihi dari jam yang ditentukan, kami bisa melakukan penutupan paksa,” ujarnya, Kamis (31/12).

Malam Tahun Baru, 317 Tenaga Kesehatan Disiagakan

Menurut Purba, untuk melakukan pengawasan, pihaknya akan menurunkan tim terpadu gabungan terdiri dari petugas dari Disparbud DKI Jakarta dan Satpol PP. Tim tersebut akan menyisir seluruh tempat hiburan, hotel atau restoran yang menggelar acara malam tahun baru.

“Pengawasan akan kita lakukan per wilayah. Jadi masing-masing tim terpadu gabungan akan bertanggung jawab di wilayahnya,” tandas Purba.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1179 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1154 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye938 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye920 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye842 personBudhi Firmansyah Surapati