PT Transjakarta Akan Kelola Angkutan Umum di Ibu Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengalokasikan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebesar Rp 350 miliar pada 2015 mendatang. Penyertaan modal dilakukan agar PT Tranjakarta dapat mengelola semua angkutan umum termasuk bus tingkat wisata di Jakarta pada tahun depan.

PMP sebesar Rp 350 miliar sudah diputuskan, tinggal tunggu Peraturan Gubernur (Pergub) keluar, kita langsung setor

"PMP sebesar Rp 350 miliar sudah diputuskan, tinggal tunggu Peraturan Gubernur (Pergub) keluar, kita langsung setor," ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Rabu (21/5).

Dikatakan Basuki, pihaknya juga menempatkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Muhammad Akbar sebagai salah satu komisaris guna melakukan pengawasan di manajemen PT Transjakarta. "Pak Akbar kuasai Transjakarta segala macam dulu. Saya ingin ada utusan dari Pemprov DKI yang mengawasi karena sebelumnya belum ada perwakilan dari kita di sana," katanya.

DKI Serahkan Pengadaan Bus ke PT Transjakarta

Pemprov DKI, lanjut Basuki, juga sepakat memberikan dana perawatan, pemeliharaan dan gaji pramudi Transjakarta. Sebab, harga tiket bus Transjakarta saat ini sangat mudah dibandingkan bus angkutan lainnya di ibu kota.

"Karena jumlah busnya lebih banyak. Tapi bisa sama, bus lebih besar, tapi harga tiket disamakan dengan Kopami dan Kopaja Rp 5.000. Saya kira warga tidak keberatan harga tiket bus Transjakarta Rp 5.000, asalkan setiap lima menit tersedia armada dan nyaman. Tapi, kalau belum sampai titik itu, nggak boleh. Jumlah bus transportasi umum dan penumpang kan kurang kita," tutur mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ia menambahkan, PT Transjakarta akan mengelola seluruh angkutan umum termasuk bus tingkat wisata yang beroperasi. Pengelolaan secara satu atap dilakukan agar para sopir angkutan tidak ngetem di sembarang tempat sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas di ibu kota.

"Semua bus tidak ada lagi yang tarik uang. Kita bayar per kilometer. Jadi tidak ada lagi ngetem-ngetem bikin sakit kepala orang Jakarta," tandasnya.