You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Warga Diminta Laporkan Klinik Ilegal
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Warga Diminta Laporkan Klinik Ilegal

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta warga untuk ikut mengawasi keberadaan klinik ilegal di Jakarta. Ini untuk mencegah timbulnya korban, karena dapat langsung ditindak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Masyarakat mesti lapor kalau ragu-ragu. Sama saja kayak masyarakat ke dukun juga enggak ada izin tapi tetap demen, susah juga kan saya

"Masyarakat mesti lapor kalau ragu-ragu. Sama saja kayak masyarakat ke dukun juga enggak ada izin tapi tetap demen, susah juga kan saya," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/1).

Klinik Chiropractic First di PIM 1 Dipasang Garis Polisi

Basuki heran karena masih ada warga yang percaya dengan dukun. Dia mencontohkan pernah ada warga yang cacat akibat terapi yang dilakukan.

"Mana bisa sih klinik biasa sampai infus darah warna-warni. Kalau kayak gitu kamu mesti curiga dong. Ada yang sampai kasus cacat dulu, masukin mesin apa terus cacat orangnya terus baru nuntut," ucapnya.

Basuki pun telah memerintahkan Dinas Kesehatan untuk menutup semua Klinik Chiropractic First. Setidaknya ada sembilan klinik yang tersebar di Ibukota.

"Kalau kasus malapraktik kami sudah minta semua klinik yang nggak jelas tutup saja lah. Saya sudah bilang sama Dinkes minta tolong sama polda," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1442 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1358 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1276 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1229 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1118 personFolmer