Acara penyuluhan dan edukasi tindak pidana korupsi bagi jajaran aparatur negara yang berlangsung di kantor Walikota Jakarta Timur sepertinya kurang diminati para pejabat pemkot setempat. Bagaimana tidak, kegiatan yang sedianya akan dihadiri sekitar 125 pejabat SKPD, justru terlihat sepi. Sontak hal ini membuat geram Wakil Walikota Jakarta Timur, Husein Murad.

Acara ini diselenggarakan dalam rangka kedinasan, di jam kerja dan menggunakan anggaran negara. Seharusnya tidak ada alasan bagi SKPD tidak mengikutinya

"Acara ini diselenggarakan dalam rangka kedinasan, di jam kerja dan menggunakan anggaran negara. Seharusnya tidak ada alasan bagi SKPD tidak mengikutinya," ujar Husein di Ruang Pola, kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis (22/5). 

Dikatakan Husein, kegiatan ini sedianya akan dihadiri para kepala suku dinas, kepala kantor, camat, kepala bagian dan lurah di lingkungan Pemkot Administrasi Jakarta Timur. "Saya minta Bagian Hukum mengecek satu persatu siapa saja yang tidak mengikuti kegiatan ini. Penyelenggara acara juga seharusnya tahu kenapa banyak peserta yang tidak hadir," katanya.

Ditambahkan Husein, dalam tugasnya, pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dan hal itu tidak terlepas dari penggunaan APBD maupun APBN. Sayangnya, dalam pelaksanaannya masih ada sejumlah aparat negara yang belum memahami secara benar tata cara penggunaan anggaran. 

"Itulah pentingnya acara ini. Sebagai penyelenggara pemerintahan, kita harus berhati-hati akan bahaya laten korupsi. Dalam hal ini harus ada upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi dalam pengelolaan anggaran,” tandasnya.