You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki: PKL itu Dibina, Bukan Dihajar Sembarangan
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Basuki: PKL itu Dibina, Bukan Dihajar Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan sejumlah penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan di tingkat kota. Menurutnya, para wali kota tidak melakukan analisa dampak PKL terhadap kemacetan lalu lintas.

PKL itu dibina, bukan dihajar sembarangan. Contohnya di Jakarta Pusat, itu wali kota main sikat saja pedagang mie di Jalan Theresia, padahal toh tidak ganggu lalu lintas

"PKL itu dibina, bukan dihajar sembarangan. Contohnya di Jakarta Pusat, itu wali kota main sikat saja pedagang mie di Jalan Theresia, padahal toh tidak ganggu lalu lintas," ujarnya saat Rapat Pimpinan di Balai Kota DKI, Senin (29/2).

15 PKL di Jl Raya Pondok Labu Kembali Ditertibkan

Basuki mengatakan, seharusnya aparat jangan langsung ambil gerobak PKL. Mereka harus diarahkan ke jalan yang dinilai sepi lalu lintas. Ia menilai, lahan tersebut lebih baik digunakan PKL dibanding untuk parkir liar oleh preman.

Ia menyarankan, sistem retribusi autodebet dari Bank DKI akan memudahkan sistem pendataan PKL. Dengan begitu, pendataan PKL bisa terus dilakukan. Mereka juga dapat diberikan bantuan kredit.

"Kita sudah kucurkan dana sampai Rp 1 triliun untuk kredit usaha mikro kecil menengan (UMKM). Sekarang hanya 2000-an saja yang dapat, selebihnya tidak ada karena datanya tidak ada, padahal itu bisa untuk mereka kembangkan usaha," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1193 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1179 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye968 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye947 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye857 personBudhi Firmansyah Surapati