Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan sejumlah penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan di tingkat kota. Menurutnya, para wali kota tidak melakukan analisa dampak PKL terhadap kemacetan lalu lintas.

PKL itu dibina, bukan dihajar sembarangan. Contohnya di Jakarta Pusat, itu wali kota main sikat saja pedagang mie di Jalan Theresia, padahal toh tidak ganggu lalu lintas

"PKL itu dibina, bukan dihajar sembarangan. Contohnya di Jakarta Pusat, itu wali kota main sikat saja pedagang mie di Jalan Theresia, padahal toh tidak ganggu lalu lintas," ujarnya saat Rapat Pimpinan di Balai Kota DKI, Senin (29/2).

Basuki mengatakan, seharusnya aparat jangan langsung ambil gerobak PKL. Mereka harus diarahkan ke jalan yang dinilai sepi lalu lintas. Ia menilai, lahan tersebut lebih baik digunakan PKL dibanding untuk parkir liar oleh preman.

‎

Ia menyarankan, sistem retribusi autodebet dari Bank DKI akan memudahkan sistem pendataan PKL. Dengan begitu, pendataan PKL bisa terus dilakukan. Mereka juga dapat diberikan bantuan kredit.

"Kita sudah kucurkan dana sampai Rp 1 triliun untuk kredit usaha mikro kecil menengan (UMKM). Sekarang hanya 2000-an saja yang dapat, selebihnya tidak ada karena datanya tidak ada, padahal itu bisa untuk mereka kembangkan usaha," tandasnya.