You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Program MUI Diharapkan Bisa Masuk Musrembang Jaktim
photo Nurito - Beritajakarta.id

Program MUI Diharapkan Bersinergi dengan Pemerintah

Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana mengharapkan hasil rapat kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat bersinergi dengan program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, pihaknya dapat memasukkan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Hasil raker MUI ini diharapkan bisa masuk dalam Musrembang tingkat kota. Sehingga program kami bisa saling bersinergi untuk meningkatkan pembangunan

"Hasil raker MUI ini diharapkan bisa masuk dalam Musrembang tingkat kota. Sehingga program kami bisa saling bersinergi untuk meningkatkan pembangunan," kata Bambang usai membuka acara Rapat Kerja MUI Jakarta Timur, Selasa (1/3).

Ketua MUI Jakarta Timur, KH Shodri mengatakan, akan meningkatkan kerjasamanya dengan Pemerintah Kota Jakarta Timur. Apalagi banyak persoalan yang dianggap mengganggu mental dan kenyamanan.

Ulama Masjid Luar Batang Dukung Penataan Kalijodo

"Kami akan membantu mensosialisasikan tentang pentingnya kerukunan umat beragama. Kemudian sosialisasi pada masyarakat tentang dampak negatif dari kenakalan remaja, LGBT, Gafatar dan sebagainya," ujarnya.

Ia memastikan, akan melakukan sosialisasi lebih dini yakni di sekolah-sekolah terlebih dahulu. Rencananya, raker MUI Jakarta Timur akan dilakukan di Tapos, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/3).

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11260 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1343 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1280 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1276 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye989 personBudhi Firmansyah Surapati