You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Kunci Anggaran Ganda di Dinas Teknis
Keberadaan anggaran ganda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 terus ditelusuri Pemprov DKI Jakarta. Hingga saat ini sudah triliunan rupiah anggaran yang dikunci sehingga tidak bisa digunakan. Mayoritas anggaran ganda tersebut te.
photo doc - Beritajakarta.id

DKI Kunci Anggaran Ganda di Dinas Teknis

Keberadaan anggaran ganda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 terus ditelusuri Pemprov DKI Jakarta. Hingga saat ini sudah triliunan rupiah anggaran yang dikunci sehingga tidak bisa digunakan. Mayoritas anggaran ganda tersebut terdapat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masuk dalam dinas teknis.

Kita terus telusuri lagi anggaran ganda, paling banyak ada di dinas teknis

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Asiansyah mengatakan, pihaknya terus melakukan penelusuran anggaran ganda. Dari anggaran yang telah terkunci nilainya sangat beragam, mulai dari  puluhan juta hingga ratusan miliaran rupiah.

Disdik Ajukan Dana Tambahan KJP Rp 700 Miliar

"Kita terus telusuri lagi anggaran ganda, paling banyak ada di dinas teknis," kata Asiansyah, Jumat (6/6).

Pihaknya mencatat hingga 5 Juni 2014, anggaran terkunci di antaranya berasal dari Dinas Perhubungan (Dishub) sekitar Rp 3,2 triliun, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Rp 1 triliun, Dinas Pendidikan (Disdik) Rp 1,6 triliun dan sejumlah SKPD lainnya. "Bisa lebih dari angka itu. Kita lihat saja perkembangannya," ujarnya.

Anggaran terkunci dari Dishub itu merupakan berasal dari pengadaan bus Transjakarta yang dibatalkan pengadaannya di 2014 ini. Sedangkan dari Disdik anggaran terkunci ini terkait dalam pengadaan meubeler belajar sekolah, rehab bangunan sekolah, dan pembangunan gedung baru sekolah. Sementara di Dinas PU berkaitan pada pembebasan lahan untuk kelanjutan pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT), dan pekerjaan fisik lainnya. Dinas lain yang anggarannya dikunci yakni, Dinas Kebersihan, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Dinas Tata Ruang, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pelayanan Pajak, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Badan Arsip dan Perpustakaan, serta di suku dinas tiap wilayah.

"Umumnya paling banyak ditemukan anggaran ganda ini terdapat pada pembebasan lahan. Misalnya sudah dianggarkan di dinas tapi kemudian dianggarkan kembali di suku dinas. Sehingga kita kunci," ucapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pj Gubernur Teguh Pastikan Jakarta Aman, Stabil dan Terkendali

    access_time20-11-2024 remove_red_eye1079 personFolmer
  2. Buka 35.000 Lowongan Kerja, Pj Gubernur Teguh Resmikan Jaknaker Expo 2024

    access_time21-11-2024 remove_red_eye1052 personFolmer
  3. Personel Gabungan Turunkan APK Pilkada di Jaktim

    access_time24-11-2024 remove_red_eye1032 personNurito
  4. PT JIEP Tanam 2.400 Bibit Pohon Asoka

    access_time23-11-2024 remove_red_eye929 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Jakarta Hari Ini Berawan Hingga Diguyur Hujan

    access_time23-11-2024 remove_red_eye917 personTiyo Surya Sakti