Upaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan transportasi di ibu kota terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Saat ini sedang dirumuskan rencana pembayaran tarif per kilometer bagi operator bus sedang seperti Kopaja dan Metromini. Hal itu bertujuan untuk menghilangkan aktivitas ngetem angkutan umum tersebut.

Dengan cara ini, PT Transjakarta dapat mengajak pengusaha angkutan bekerja sama. Konsepnya menjadi lebih mudah kalau dihitung per kilometer

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, optimis budaya ngetem para sopir angkutan umum di ibu kota dapat dihapuskan dengan penerapan sistem pembayaran tarif per kilometer.

“Pembayaran akan diambil dari APBD yang dibayarkan kepada manajemen PT Transjakarta dan selanjutnya disalurkan kepada operator bus sedang. Kita akan terapkan sistem ini pada 2016 mendatang,” ujar Basuki di Balaikota, Senin (2/6).

Dikatakan Basuki, PT Transjakarta selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memang dipersiapkan sebagai wadah bagi semua operator angkutan umum di ibu kota sehingga nantinya pelayanan bus menjadi lebih maksimal.

"PT Transjakarta saat ini sedang menyiapkan standar pelayanan minimum 7-20 menit di halte. Kalau malam tiap setengah jam," ucapnya.

Menurut Basuki, pengelolaan satu atap angkutan umum di ibu kota melalui PT Transjakarta bertujuan mengurangi tingkat kemacetan akibat ulah para sopir angkutan umum yang ngetem di sembarang tempat .

Untuk itu, Pemprov DKI akan mengalokasikan dana public service obligation (PSO) bagi PT Transjakarta yang dihitung berdasarkan biaya operasi minimum waktu di antara dua bus Transjakarta yang tiba di halte (headway).

“ Dengan cara ini, PT Transjakarta dapat mengajak pengusaha angkutan bekerja sama. Konsepnya menjadi lebih mudah kalau dihitung per kilometer ," ungkapnya,

Sekadar diketahui, sistem angkutan umum di ibu kota saat ini masih sembrawut. Hal ini disebabkan masih banyaknya sopir angkot yang ngetem di sembarang tempat sehingga kerap menimbulkan kemacetan.