You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Kunci Anggaran Ganda di Dinas Teknis
photo Doc - Beritajakarta.id

DKI Kunci Anggaran Ganda di Dinas Teknis

Keberadaan anggaran ganda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 terus ditelusuri Pemprov DKI Jakarta. Hingga saat ini sudah triliunan rupiah anggaran yang dikunci sehingga tidak bisa digunakan. Mayoritas anggaran ganda tersebut terdapat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masuk dalam dinas teknis.

Kita terus telusuri lagi anggaran ganda, paling banyak ada di dinas teknis

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Asiansyah mengatakan, pihaknya terus melakukan penelusuran anggaran ganda. Dari anggaran yang telah terkunci nilainya sangat beragam, mulai dari  puluhan juta hingga ratusan miliaran rupiah.

Disdik Ajukan Dana Tambahan KJP Rp 700 Miliar

"Kita terus telusuri lagi anggaran ganda, paling banyak ada di dinas teknis," kata Asiansyah, Jumat (6/6).

Pihaknya mencatat hingga 5 Juni 2014, anggaran terkunci di antaranya berasal dari Dinas Perhubungan (Dishub) sekitar Rp 3,2 triliun, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Rp 1 triliun, Dinas Pendidikan (Disdik) Rp 1,6 triliun dan sejumlah SKPD lainnya. "Bisa lebih dari angka itu. Kita lihat saja perkembangannya," ujarnya.

Anggaran terkunci dari Dishub itu merupakan berasal dari pengadaan bus Transjakarta yang dibatalkan pengadaannya di 2014 ini. Sedangkan dari Disdik anggaran terkunci ini terkait dalam pengadaan meubeler belajar sekolah, rehab bangunan sekolah, dan pembangunan gedung baru sekolah. Sementara di Dinas PU berkaitan pada pembebasan lahan untuk kelanjutan pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT), dan pekerjaan fisik lainnya. Dinas lain yang anggarannya dikunci yakni, Dinas Kebersihan, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Dinas Tata Ruang, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pelayanan Pajak, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Badan Arsip dan Perpustakaan, serta di suku dinas tiap wilayah.

"Umumnya paling banyak ditemukan anggaran ganda ini terdapat pada pembebasan lahan. Misalnya sudah dianggarkan di dinas tapi kemudian dianggarkan kembali di suku dinas. Sehingga kita kunci," ucapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Ajak Warga Nikmati Mobilitas Hemat Program Tarif Rp1

    access_time24-06-2026 remove_red_eye1050 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Beri Penghormatan Tokoh Betawi, Pemprov DKI Gelar Haul Akbar Ulama dan Habaib di Monas

    access_time19-06-2026 remove_red_eye853 personDessy Suciati
  3. Rayakan HUT Ke-499 Jakarta, Setu Babakan Gelar Gebyar Seni Budaya

    access_time20-06-2026 remove_red_eye811 personNurito
  4. Siswi SMA Meninggal Akibat Kabel, Pemprov DKI Bantu Pemakaman dan Beri Santunan

    access_time19-06-2026 remove_red_eye808 personDessy Suciati
  5. HUT Jakarta, PAM JAYA-TP PKK Gratiskan Khitan 2.000 Anak

    access_time19-06-2026 remove_red_eye770 personAldi Geri Lumban Tobing