You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djarot Himbau Perusahaan Taksi Yang Ikut Demo Pahami Perkembangan IT
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Pengusaha Transportasi Harus Kembangkan IT

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengimbau agar pemilik perusahaan angkutan umum untuk berinovasi. Terutama dalam pengembangan aplikasi via internet untuk mendapatkan penumpang.

Sebagai bahan evaluasi dia punya perusahaan untuk mengembangkan pelayanan mereka dengan memanfaatkan IT

"Seharusnya ini harus ditangkap sama (pengusaha transportasi), tidak dengan demo seperti ini. Sebagai bahan evaluasi dia punya perusahaan untuk mengembangkan pelayanan mereka dengan memanfaatkan IT," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/3).

Menurut Djarot, turunnya pengemudi taksi ke jalan tersebut merupakan bentuk ketidakpedulian pemilik usaha memperjuangkan kesejahteraan pegawainya. Sebab dalam iklim kompetisi seperti saat ini, perusahaan dituntut berpikir lebih maju dalam mensejahterakan pegawainya, tak terlebih mengikuti perkembangan sistem teknologi informasi.

Angkutan Berbasis Aplikasi Harus Urus Izin

Lagi pula, lanjut Djarot, dengan berunjuk rasa ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak akan mendapatkan solusi. Sebab seluruh regulasi dibuat dari Pemerintah Pusat.

"‎Itukan kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo. Aturannya dari mereka, kita nggak bisa menolak," tandas Djarot.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12747 personDessy Suciati
  2. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1435 personFakhrizal Fakhri
  3. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1433 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1386 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1080 personBudhi Firmansyah Surapati