Demonstrasi ribuan sopir taksi, angkot dan bajaj menolak angkutan umum berbasis aplikasi (online) diperkirakan menyebabkan kerugian hingga puluhan milliar rupiah. Pasalnya, selain mogok operasi, aksi demonstrasi dituding mempengaruhi kegiatan beberapa sektor ekonomi.

Saya nggak berani sebut angka, tapi kami perkirakan kerugiannya bisa mencapai puluhan miliar rupiah

"Saya nggak berani sebut angka, tapi kami perkirakan kerugiannya bisa mencapai puluhan miliar rupiah," kata Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta, saat dihubungi Selasa (22/3).

Walau keberadaan bus pengganti yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta cukup membantu masyarakat untuk mendapatkan transportasi pengganti, Sarman mencatat ada empat kegiatan yang terganggau. Yakni distribusi logistik, distribusi orang, gangguan transportasi, serta gangguan kerja.

Pihaknya pun meminta agar pemerintah mengambil langkah taktis dan strategis dalam permasalahan ini. Sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut.

"Angkutan umum yang ada izin banyak, yang berbasis aplikasi juga semakin banyak. Jadi harus secara bijak mengambil keputusannya," katanya.

Dikatakan Sarman, cara penutupan aplikasi dinilai kurang tepat, karena perkembangan teknologi tidak bisa ditolak. Apalagi saat ini semua kegiatan sudah berbasis teknologi.

"Paling tepat membuat regulasi terkait dengan perkembangan ini. Agar tidak merugikan semua pihak," tandasnya.