You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 4 Papan Reklame di Pos Polisi Ditertibkan
photo Folmer - Beritajakarta.id

4 Papan Reklame di Pos Polisi Ditertibkan

Dua kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) kecamatan Taman Sari dan Gambir menggelar operasi penertiban reklame liar di dua wilayah perbatasan Jakarta Barat dan Pusat persisnya di Jalan Sukarjo Wiryoprantoro, Rabu (23/3).

Sebanyak empat papan reklame liar yang terpasang di pos polisi Jalan Sukarjo Wiryopranoto diturunkan karena tidak memiliki izin

"Sebanyak empat papan reklame liar yang terpasang di pos polisi Jalan Sukarjo Wiryopranoto diturunkan karena tidak memiliki izin," kata Andri Kunarso, Kepala UPPD Taman Sari, Rabu (23/3).

Ia mengatakan, empat papan reklame berukuran 5 x 0,8 meter ini tidak terdaftar baik di kantor UPPD Taman Sari maupun Gambir. "Kami juga telah melayangkan surat terkait rencana penertiban papan reklame di salah satu pos dan pihak kepolisian mendukung penuh," katanya.

Reklame Ilegal di Jl Gajah Mada Segera Ditertibkan

Andri pun meminta para penyelenggara reklame di Ibukota dapat menaati Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 perihal petunjuk teknis penyelenggaraan reklame.

"Di sepanjang Jalan Gajah Mada hingga Hayam Muruk yang diatur di dalam pergub, masuk kawasan kendali ketat. Reklame yang boleh dipasang hanya yang menempel di gedung, sedangkan yang menjulur keluar atau yang berada di jalan hijau di sepanjang ruas jalan tersebut tidak bisa lagi dikeluarkan izinnya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1189 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1174 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye960 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye944 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye853 personBudhi Firmansyah Surapati