Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama telah memutuskan pihaknya tidak akan menyerahkan pembangunan electronic road pricing (ERP) kepada pihak swasta. Pemprov DKI Jakarta akan membangun sendiri sistem pengendali lalu lintas ini.

ERP kami mau lelang dan putuskan saya mau bangun sendiri saja. Saya nggak mau kerja sama dengan swasta

"ERP kami mau lelang dan putuskan saya mau bangun sendiri saja. Saya nggak mau kerja sama dengan swasta," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/4).

Menurut Basuki jika dibangun sendiri, pihaknya bisa bebas untuk menentukan tarif ERP. Sebab tujuan awal penerapan sistem ERP adalah untuk mengatur lalu lintas. "Saya kan ERP bukan buat cari uang tapi mengatur lalu lintas," ujarnya.

Basuki menambahkan jika bekerjasama dengan pihak swasta, maka pihaknya tidak akan leluasa untuk menurunkan atau menaikan tarif. Saat kondisi lalu lintas sepi maka tarif akan diturunkan, sementara saat pada kendaraan baru akan dinaikan kembali.

"Kami akan beli alat supaya bisa ngatur-ngatur, kalau kami terikat sama swasta harga sekian, mau nggak dia turunin harganya (tarif)? Nggak mau dong. Kami bisa saja gratisin kalau jalan ini kosong. Itu bisa atur. Tapi kalau swasta dia bisa bisa berantem sama kami nggak mau nurunin harga," tandasnya.