You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Minta Perpindahan KTP Diperketat
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki Minta Perpindahan KTP Diperketat

Saya tidak mau ada perpindahan alamat, orang yang mau masuk ke daerah yang akan ditertibkan. Karena ada modus orang mau dapat rusun

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), memperketat perpindahan KTP. Pengetatan khususnya bagi daerah yang rencananya akan ditertibkan, seperti Kampung Berlan dan Bukit Duri.

Basuki mengatakan masih ada permainan jual beli rusun. Motifnya dengan berpindah KTP di daerah yang akan ditertibkan. Biasanya, mereka akan membayar sejumlah uang kepada oknum petugas.

Warga Pasar Ikan Bisa Jualan di Rusun Rawa Bebek

"Saya tidak mau ada perpindahan alamat, orang yang mau masuk ke daerah yang akan ditertibkan. Karena ada modus orang mau dapat rusun," kata Basuki dalam rapat pimpinan (rapim) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/4).

Basuki mengakui, motif tersebut pernah dilakukan saat pertama kali penertiban di kawasan Waduk Pluit. Bahkan beberapa warga berpindah-pindah sehingga mendapatkan beberapa unit rusun. Dirinya tak ingin lagi hal itu kembali terulang.

"Ada yang rela bayar Rp 5 juta untuk pindah KTP. Perpindahan KTP ini bisa dilacak, kelihatan. Tiba-tiba ada warga baru masuk. Semua harus ketat," tegasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1449 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1373 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1284 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1250 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1125 personFolmer