You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sambangi KPK, Basuki Bawa Satu Tas Dokumen
photo Erna Martiyanti - Beritajakarta.id

Basuki Tiba di KPK dengan Dokumen Lengkap

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Basuki tiba di KPK dengan menggunakan batik coklat pukul 09.10. Dalam jadwal Basuki akan memberikan keterangan pada pukul 09.30.

Persis (dokumen) yang kami bawa untuk BPK. Ya semua yang sudah kami pernah bawa ke BPK. Kan BPK sudah pernah lakukan audit investigasi

Tak banyak yang disampaikan Basuki setibanya di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Basuki mengaku membawa dokumen persis seperti saat memberikan keterangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu.

"Persis (dokumen) yang kami bawa untuk BPK. Ya semua yang sudah kami pernah bawa ke BPK. Kan BPK sudah pernah lakukan audit investigasi," kata Basuki, di Gedung KPK, Selasa (12/4).

Pejabat DKI Jadi Saksi di KPK

Basuki mengaku belum mengetahui apa saja yang akan ditanyakan oleh KPK. Mengingat BPK dan KPK pernah melakukan audit investigasi terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada tahun anggaran 2014.

"Ya pokoknya nanti kami tanya saja dia mau apa. Makanya itu kan audit BPK dan KPK sudah pernah minta audit investigasi. Sekarang kami ingin tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK ngaco begitu kok. Ya kamu lihat saja," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1183 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati