You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djrot : Musrembang Kabupaten Kepulauan Seribu Harus Bebas Dari Program Titipan
photo Suparni - Beritajakarta.id

Pembangunan di Kepulauan Seribu Berdasar Skala Prioritas

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menekankan agar penyusunan program musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kepulauan Seribu 2016, berdasar skala prioritas. Sehingga, program pembangunan tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

‎Didalam penganggaran sudah tidak lagi kita berfikir dibagi rata. Tapi didasarkan skala prioritas utama

"‎Didalam penganggaran sudah tidak lagi kita berfikir dibagi rata. Tapi didasarkan skala prioritas utama di masing-masing wilayah dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari masing-masing titik berat termasuk di Kepulauan Seribu ini‎," kata Djarot di ruang pola Kantor Bupati Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka, Selasa (12/4).

Menurut Djarot, Musrenbang harus bisa menyusun program yang tepat dan tidak berorientasi pembagian yang merata. Seluruh persoalan harus dipetakan dan dirumuskan program apa yang menjadi kebutuhan.

1.200 Perusahaan di DKI Cemari Lingkungan

"Mau kemana Kepulauan Seribu ini kita bawa. Dengan penduduk 25 ribu dan sebagian besar bertempat di Kepulauan Seribu Utara sekitar 14 ribu. Jadi kalau di Kepulauan Seribu, orientasi utama kita sekali lagi bukan hanya dari sisi jumah penduduknya," tandas Djarot.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11748 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1355 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1313 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1292 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1001 personBudhi Firmansyah Surapati