You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pembangunan Tempat Penampungan PKL Jalan Cengkeh Terancam Batal
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Relokasi PKL ke Jl Cengkeh Terancam Batal

Pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kota Tua, di Jalan Cengkeh, Kelurahan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat terancam batal. Sebab Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan pihak swasta terkait pengelolaan lahan dengan luas 1,2 hektare di jalan tersebut.

Saya juga sudah menginstruksikan Kabag Hukum Jakbar untuk berkoordinasi dengan Biro Hukum DKI untuk melakukan upaya hukum

Terkait hal ini, Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efendi membenarkan informasi itu. Ia pun telah menginstruksikan Bagian Hukum Jakarta Barat, untuk segera berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta.

"Saya juga sudah menginstruksikan Kabag Hukum Jakbar untuk berkoordinasi dengan Biro Hukum DKI untuk melakukan upaya hukum," ujar Anas, Kamis (14/4).

Biro Hukum DKI Harus Belajar dari Kekalahan

Anas mengatakan, lahan seluas 1,2 hektare di Jalan Cengkeh merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Namun, sebelumnya Pemprov DKI bersama swasta telah menjalin kerja sama terkait pengelolaan lahan di Jalan Cengkeh itu.

"Berjalan waktu, pihak swasta yang telah mengantongi izin Pemprov DKI tidak bisa menggunakan lahan karena tidak mengantongi izin dari pemerintah pusat terkait pemugaran bangunan cagar budaya," ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah menginstrusikan bagian hukum dan sudin terkait segera menindaklanjuti. "Saya sudah minta kasudin KUMKMP melaporkan hal ini ke tingkat dinas mengingat saat ini sedang berjalan proses perencanaan pembangunan tempat relokasi PKL di lahan Cengkeh," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11299 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1344 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1283 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1278 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye990 personBudhi Firmansyah Surapati