Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melaksanakan sejumlah program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga. Diyakini, program-program tersebut dapat memperkecil ketimpangan ekonomi.

Kami yakin, jika dilakukan pendataan kembali tahun ini akan turun lagi. Kenapa ? Pemprov DKI memberikan subsidi bagi orang yang tidak mampu. Kami tidak ingin orang miskin di Ibukota tersingkir

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), Mei 2015, disparitas ekonomi di Ibukota mencapai 0,43 persen. Selang enam bulan kemudian, ketimpangan menurun menjadi 0,41 persen.

"Memang penurunan angkanya tidak signifikan. Kami yakin, jika dilakukan pendataan kembali tahun ini akan turun lagi. Kenapa ? Pemprov DKI memberikan subsidi bagi orang yang tidak mampu. Kami tidak ingin orang miskin di Ibukota tersingkir," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, Selasa (3/5). 

Ia mengatakan, program tersebut di antaranya, subsidi kepada warga yang naik bus dari Depok, Tangerang dan Bekasi masuk ke Jakarta cukup membayar tarif bus sebesar Rp 3.500 per orang. Malahan, anak-anak yang tinggal di rusun dilayani bus sekolah AC secara gratis. 

"Tahun ini kami akan membangun 20.188 unit rusun berukuran 36 meter persegi. Seluruh penghuni rusun akan memiliki dokter, perawat dan bidan. Ini akan membuat kehidupan orang menengah tertolong," ujarnya. 

Dikatakan Basuki, Pemprov DKI juga mengalokasikan dana sebesar Rp 1 triliun pertahun untuk bantuan modal usaha warga. Memang, saat ini, baru sekitar Rp 300 miliar yang tersalurkan karena masih banyak pedagang kecil di Ibukota tidak mendaftarkan usahanya ke bank DKI. 

"Kami juga mendorong masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS kesehatan. Kami yakin dengan subsidi silang seperti ini akan menolong gap kaya miskin semakin kecil. Misalnya, penghapusan PBB di bawah Rp 1 miliar," tuturnya.

Ia menegaskan, tugas Pemprov DKI Jakarta adalah mengadministrasi keadilan sosial. Tapi, semuanya tidak ada guna, jika warga Ibukota tidak mau berkumpul kenal satu sama lain, berbagi dan memperhatikan. 

"Lurah, camat dan wali kota menjadi seperti orang tua bagi warga Ibukota. Mereka yang memikirkan bagaimana warga dapat hidup mandiri, bukan manja," tandasnya.