You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Trotoar di Tanah Abang Kembali Dikuasai PKL
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Trotoar di Tanah Abang Kembali Dikuasai PKL

Warga yang melintas di kawasan Pasar Tanah Abang mengeluhkan kondisi trotoar di sana. Sebab meskipun sudah ditertibkan, hingga saat ini masih banyak lapak di atas trotoar.

Melintas di Jalan Mas Mansyur banyak pedagang di atas trotoar hingga memakan satu lajur jalan, tak kunjung ditertibkan

"Melintas di Jalan Mas Mansyur banyak pedagang di atas trotoar hingga memakan satu lajur jalan, tak kunjung ditertibkan," ujar Amien (32), salah seorang pengendara, Senin (9/5).

Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan kepala Satpol PP di wilayah untuk segera melakukan penertiban pedagang yang ada di jalur pedestrian Pasar Tanah Abang.

Lalu Lintas Kawasan Pasar Tanah Abang Padat

"Saya sudah bicara dengan Kasatpol wilayah, dan sudah diinstruksikan untuk segera menggiatkan penertiban," katanya di Balai Kota‎ DKI.

‎Kawasan yang menurutnya harus diprioritaskan penertiban mulai dari Stasiun Tanah Abang, Pasar Blok G, hingga kawasan Blok A. Penertiban harus digiatkan mengingat sebentar lagi sudah masuk bulan puasa dan aktivitas jual beli tanah abang akan meningkat.

‎"Hanya pedagang kurma di Mas Mansyur kita dorong mundur. Karena sebelumnya sudah masuk tanah Said Naum, namun karena tidak ada kecocokan harga mereka keluar dan dagang lagi di jalan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1206 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1197 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1004 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye961 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye865 personBudhi Firmansyah Surapati