You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Lahan Kodam Jaya Terkena Normalisasi Ciliwung
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

DKI akan MoU Pemanfaatan Lahan Kodam Jaya

Lahan milik Kodam Jaya terkena normalisasi Sungai Ciliwung. Setidaknya ada tiga lokasi di bantaran sungai yang terkena. Ketiganya yakni di Kampung Berlan, Rawajati dan Rindam Jaya.

Segara akan kami buatkan MoU, agar lahan bisa segera digunakan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan segera melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan Kodam Jaya untuk pemanfaatan lahan itu. Nantinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan kompensasi atas penggunaan aset itu.

"Segera akan kami buatkan MoU, agar lahan bisa segera digunakan," kata Basuki saat rapat pimpinan (Rapim) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/5).

Eskavator Disiagakan di Perbatasan Kali Ciliwung

Sebagai pengganti, Pemprov DKI Jakarta akan membangunkan rumah susun (rusun) di lahan milik Kodam Jaya. Rusun itu diperuntukan bagi prajurit TNI Angkatan Darat (AD) di Ibukota. "Pekan ini sudah bisa MoU, karena kan dengan Polisi kan sudah, tinggal disamakan saja," ucapnya.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), Teuku Iskandar mengatakan, pihaknya belum bisa mengerjakan sheetpile di ketiga titik itu karena belum mendapatkan persetujuan. Dengan adanya kesepakatan ini pihaknya akan segera melakukan pengukuran diketiga lokasi.

"Kami belum bisa menentukan berapa luasan yang akan digunakan. Karena harus ada pengukuran dulu dari BPN (Badan Pertanahan Nasional)," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11004 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1330 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1252 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1248 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye972 personBudhi Firmansyah Surapati