You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 50 Ribu Warga Harus Direlokasi dari Bantaran Ciliwung
photo Istimewa - Beritajakarta.id

DKI Siapkan 2 Rusun untuk Warga Bantaran Ciliwung

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku warga yang ada di bantaran Sungai Ciliwung akan direlokasi ke dua rumah susun (rusun) terdekat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan di Rusun Pasar Minggu dan Rusun Pasar Rumput.

Kalau warga di bantaran CIliwung, kami kasih ke Rusun Pasar Rumput dan Pasar Minggu

"Kalau warga di bantaran Ciliwung, kami kasih ke Rusun Pasar Rumput dan Pasar Minggu," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/5).

Pihaknya mencatat setidaknya ada 50 ribu warga yang masih harus direlokasi dari bantaran Sungai Ciliwung. Nantinya rusun dikedua titik tersebut akan terintegrasi dengan pasar.

50 Ribu Warga Harus Direlokasi dari Bantaran Ciliwung

"Jadi Ciliwung itu kan sedang dilakukan normalisasi. Kami memang utamakan memindahkan orang yang ada sungai. Pola normalisasi itu pindahkan warga rusun," ucapnya.

Basuki memiliki alternatif lain, bagi warga yang sudah menempati rusun, bisa pindah ke rusun yang baru dibangun. Namun retribusi yang harus dibayarkan lebih mahal, yakni sebesar Rp 450 ribu perbulan. Karena setiap unit rusun memiliki luas 36 meter persegi.

"Kami akan tawarkan yang tinggal sekarang mau nggak pindah ke rusun baru. Tapi biaya bulanannya jadi Rp 450 ribu, 36 meter persegi ukurannya. Jadi orang yang dari sungai bisa kami masukkan ke bekas yang tinggal sekarang," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1159 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1143 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye905 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye886 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye831 personBudhi Firmansyah Surapati