You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
33 Kelurahan Dapat Predikat Sadar Hukum
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

33 Kelurahan Dapat Predikat Sadar Hukum

Sebanyak 33 kelurahan di Ibukota menjadi kelurahan sadar hukum. Predikat tersebut diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM lantaran kelurahan tersebut dinilai berhasil melaksanaan pembinaan hukum di wilayahnya.

Kami awasi terus dan kelurahan yang dapat predikat ini harus memenuhi semua kriteria yang ada

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly mengatakan, kelurahan sadar hukum merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembinaan hukum suatu daerah. Juga dapat menjadi motivator kelurahan lain untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya.

Konsep kelurahan sadar hukum mampu mendukung iklim keamanan dan ketertiban suatu daerah yang pada akhirnya yang cerdas dan bermoral. suatu yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, ternyata sangat men iklim investasi di Indonesia.

Pondok Kelapa Raih Penghargaan Kelurahan Sadar Hukum

"Kami awasi terus dan kelurahan yang dapat predikat ini harus memenuhi semua kriteria yang ada," kata Yasonna, di Balai Kota, Jumat (3/5).

Ke-33 kelurahan yang mendapat predikat tersebut yakni Kelurahan Pasar Baru, Cikini, Kebon Kelapa, Utan Panjang, Paseban, dan Rawa Sari di Jakarta pusat. Kemudian Kelurahan Kelapa Gading, Tugu Utara, Rawa Badak, dan Kapuk Muara di Jakarta Utara.

Di Jakarta Barat kelurahan yang mendapatkan predikat ini yakni Kelurahan Duri Kosambi, Glodok, Jelambar, Semanan, Meruya Selatan, Kota Bambu Selatan, dan Sukabumi Utara. Di Jakarta Selatan ada Kelurahan Selong, Rawa Barat, Melawai, Karet Kuningan, Guntur, dan Karet.

Sementara di Jakarta Timur yakni di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Tengah, Utan Kayu, Cipayung, Pinang Ranti, Cibubur, Pondok Kelapa, dan Pasar Rebo. Serta di Kepulauan Seribu yakni Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Panggang.

Pada kesempatan, Yasonna sekaligus memberikan penghargaan Anubhawa Sasana kepada gurbernur, wali kota, bupati, camat dan lurah. Penghargaan ini diberikan kepada pemimpin yang kelurahannya ditetapkan sebagai kelurahan sadar hukum.

Untuk meraih anugerah Anubhawa Sasana ini, harus memenuhi beberapa kriteria seperti pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90 persen, serta tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Selain itu juga angka kriminalitas rendah, rendahnya kasus narkotika, serta kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Setiap kriteria harus didukung bukti tertulis dari instansi yang berkaitan," katanya.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menambahkan, di Ibukota juga sudah mulai digalakan lima tertib. Yakni tertib lalu lintas, tertib demo, tertib hunian, tertib sampah, dan PKL.

"Kami tidak hanya sadar hukum, karena sudah mulai menerapkan lima tertib. Dan sekarang sudah berjalan," tandas Basuki.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1157 personTiyo Surya Sakti
  2. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1102 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 Disepakati Sebesar Rp 91,1 Triliun

    access_time28-10-2024 remove_red_eye993 personDessy Suciati
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye971 personDessy Suciati
  5. Posko Bersama Pilkada Jakarta di Kepulauan Seribu Resmi Beroperasi

    access_time27-10-2024 remove_red_eye897 personBudhi Firmansyah Surapati