Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tidak memasukkan satu pun PNS atau mantan PNS ke PT Food Station Tjipinang. Kebijakan ini dilakukan agar BUMD ini lebih transparan dalam pengelolaan keuangan dan dapat berkembang lebih maju menjadi perusahaan yang profesional.

Sekarang semua keuangan tercatat dengan baik. Jadi ini betul-betul pola perusahaan swasta yang transparan dan sangat independen

"Kita tidak akan memasukkan satupun PNS atau mantan PNS ke dalam jajaran komisaris maupun direksi PT Food Station Tjipinang," kata gubernur usai menghadiri rapat umum pemegang saham (RUPS) di Pasar Induk Beras Cipinang, Jumat (17/6).

Menurutnya, sistem pergudangan di PT Food Station Tjipinang saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Sistem pergudangan dinilai sudah transparan, terutama penggunaan keuangan sudah sangat transparan dan komputerisasi.

"Sekarang semua keuangan tercatat dengan baik. Jadi ini betul-betul pola perusahaan swasta yang transparan dan sangat independen," lanjut gubernur.

Basuki membandingkan pengelolaan keuangan sebelumnya. Dahulu, keluar masuk beras tidak tercatat, hingga terjadi kehilangan keuangan mencapai Rp 3 miliar.

Sementara mengenai laba bersih, saat ini masih kecil, yakni baru sekitar Rp 6 miliar, karena yang diutamakan saat ini adalah ketahanan pangan terlebih dulu.