You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
200 Personel Gabungan Amankan Wisata Pulau Seribu
photo Istimewa - Beritajakarta.id

200 Personel Gabungan Amankan Wisata Pulau Seribu

Menjelang arus mudik, arus balik dan libur Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah di Kepulauan Seribu, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menggelar rapat koordinasi lintas sektoral operasi Ramadaniya Jaya 2016 bersama tiga pilar.

Untuk operasi Ramadaniya Jaya 2016 ini, seluruhnya ada sekitar 200-an personil yang disiagakan

"Untuk operasi Ramadaniya Jaya 2016 ini, seluruhnya ada sekitar 200-an personel yang disiagakan dengan harapan dapat memberikan rasa aman dan  nyaman," ujar Muhammad Anwar, Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Rabu (29/6).

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP John Waynart Hutagalung mengatakan, dari seluruh personel akan dibagi untuk pengamanan wisatawan dan pencegahan tindak pidana.

Libur Lebaran, Pengamanan di Kepulauan Seribu Diperketat

"Kita gunakan sistem 50:50 pembagian personil dengan harapan semua hal yang mencurigakan dapat terpantau tanpa menimbulkan keresahan kepada wisatawan lain," tandasnya.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi, pengamanan Lebaran nantinya akan melibatkan, Kepolisian, TNI, Syahbandar, Sudin Perhubungan dan Transportasi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dengan rincian dari Kepolisisan 59 anggota, TNI AD 50 anggota, Satpol PP Kepulauan Seribu sebanyak 80 anggota dan sektor lainnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye7496 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1284 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1187 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1048 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye932 personBudhi Firmansyah Surapati