Kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) yang saat ini telah memasuki minggu tenang, dinodai oleh masih banyaknya alat peraga kampanye (APK). Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan tim sukses calon presiden (Capres) yang enggan mencopot alat peraga kampanye tersebut. Terlebih tidak ada sanksi tegas terhadap pelanggaran yang masih marak terjadi.

Mana bisa beresin itu, soalnya peraturannya tidak jelas. Seharusnya yang masang kalau masih ada sisa, kena denda

"Mana bisa beresin itu, soalnya peraturannya tidak jelas. Seharusnya yang masang kalau masih ada sisa, kena denda. Ini suruh kita yang beresin, dia tidak beresin tidak ada sanksi. Siapa yang mau keluar biaya lagi buang-buang nih barang," kata pria yang kerap disapa Ahok itu di Balaikota, Senin (7/7).

Basuki menduga, tidak dibuatnya peraturan yang mengatur tentang alat peraga kampanye, diduga disengaja oleh orang yang mempunyai kepentingan. Dengan begitu, membuka celah untuk terjadinya pelanggaran.

"Dia sengaja orang politik membuat peraturan ini, udah ada niat curang," ujarnya.

Sebelumnya, memasuki masa tenang yang dimulai sejak Minggu (6/7) hingga Selasa (8/7) mendatang, Satpol PP DKI Jakarta langsung melakukan penertiban atribut kampanye pasangan calon presiden. Hasilnya, puluhan ribu atribut kampanye di lima wilayah kota diturunkan. Menurutnya, pembersihan atribut tersebut hingga siang hari belum rampung dikerjakan. Pasalnya, sejumlah baliho ada yang tingginya mencapai 24 meter sehingga memerlukan waktu untuk mencopotnya. Kendati demikian pihaknya menargetkan hari ini selesai dikerjakan.‬ Penertiban melibatkan 1.500 sampai 2.000 anggota Satpol PP di lima wilayah ibu kota.

‪"Jumlahnya belum tahu, tapi yang kecil jumlahnya sekitar puluhan ribu, sedangkan baliho yang tingginya mencapai 24 meter ada sekitar 80 dan perlu waktu untuk mencopotnya. Targetnya hari ini rampung dikerjakan dan jika tidak akan saya tegur," tegasnya.

‪‬