You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Namun, tindak lanjut dari temuan tersebut baru akan dilakukan setelah Pemilu Presiden (Pilpres), kar
DPRD DKI Jakarta akan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta yang turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). .
photo doc - Beritajakarta.id

DKI Akan Lebih Selektif Bangun Kampung Deret

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta akan lebih selektif lagi dalam membangun kampung deret di ibu kota. Ini dilakukan agar kasus pembangunan kampung deret yang berdiri di atas tanah negara sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak terulang kembali.

Ada 70 titik yang kita rencanakan, tetapi dengan adanya koreksi dari BPK tentunya kita akan lebih selektif ke depan

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Yonathan Pasodung mengatakan, pihaknya telah menentukan sebanyak 70 titik yang akan dijadikan kampung deret tahun ini. Namun, jumlah tersebut dipastikan berkurang akan akan diverifikasi ulang.

"Ada 70 titik yang kita rencanakan, tetapi dengan adanya koreksi dari BPK tentunya kita akan lebih selektif ke depan," kata Yonathan di Balaikota DKI Jakarta, Senin (7/7).

43 Rumah Kampung Deret Belum Dialiri Listrik

Dikatakan Yonathan, pihak walikota masing-masing wilayah sedang melakukan data ulang terhadap daerah yang akan dibangun kampung deret. Daerah kumuh dan memiliki sertifikat akan diprioritaskan untuk dibangun kampung deret. "Tentunya kita akan prioritaskan pada wilayah atau titik yang kumuh dan bukan di pinggir kali atau bukan trase jalan," ujarnya.

Menurutnya, tujuan pembangunan kampung deret adalah memperbaiki lingkungan. Namun, untuk kampung deret yang berdiri di atas lahan negara tidak akan dibongkar. "Tanah masih milik negara selama belum ada perubahan status dari BPN, tidak ada masalah," jelasnya.

Ia menyebut, kampung deret yang sudah selesai dibangun yakni sebanyak 26 titik. Jumlah tersebut menyebar di lima wilayah ibu kota. Pembangunannya sendiri telah dilakukan sejak tahun lalu.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, juga tidak mempermasalahkan pembangunan kampung deret di atas tanah negara. Bahkan jika lokasi tersebut bukan jalur hijau atau trase jalan akan langsung diberikan sertifikat.

"Kampung deret tidak ada masalah. Kalau tanah negara yang bukan jalur hijau langsung kita kasih sertifikat malah. Undang-undang mengatakan kalau kamu lebih dari 15 tahun menempati, kamu berhak mendapatkan tanah itu kalau tidak ada yang mengklaim," tegas Basuki.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. 30 Pohon Tabebuya Ditanam di Jalan Karet Pasar Baru Timur 2

    access_time17-01-2025 remove_red_eye1505 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. 411.161 Wisatawan Kunjungi Kepulauan Seribu di Tahun 2024

    access_time18-01-2025 remove_red_eye1494 personAnita Karyati
  3. Petugas Padamkan Kebakaran di Mangga Besar XIII

    access_time21-01-2025 remove_red_eye1277 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Dinas PPAPP Perkuat Pencegahan Pelecehan Seksual di Transportasi Publik

    access_time20-01-2025 remove_red_eye1214 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Terima Hibah Dua Mobil Layanan Konseling

    access_time16-01-2025 remove_red_eye1142 personFolmer