Pilpres, Satpol PP Dilarang Cuti
Seluruh anggota Satpol PP DKI Jakarta diminta fokus untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada warga ibu kota saat Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli besok. Ribuan personel Satpol PP akan disebar di seluruh wilayah ibu kota, khususnya di daerah rawan konflik.Untuk itulah mereka dilarang mengajukan cuti saat pilpres digelar.
Saat pemilu itu memang membutuhkan pengamanan ekstra, kita sifatnya hanya membantu saja
Kepala Satpol PP DKI, Kukuh Hadi Santoso mengatakan, kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh personel Satpol PP. Mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Menurutnya, Satpol PP berperan untuk membantu personel TNI dan Polri dalam pengamanan Pilpres. Pasalnya saat pesta demokrasi seperti ini membutuhkan pengamanan yang ekstra.
"Tidak boleh ada personel yang ambil cuti pada pemilu besok. Saat pemilu itu memang membutuhkan pengamanan ekstra, kita sifatnya hanya membantu saja," kata Kukuh, Selasa (8/7).
Penertiban Atribut Kampanye Fokus di PemukimanKukuh menjelaskan, jumlah personel Satpol PP di ibu kota mencapai lebih dari 6.000 orang. Mereka akan disebar di tempat pemungutan suara (TPS), khususnya yang rawan konflik. Lokasi yang mendapatkan pengamanan khusus yakni seperti di Waduk Pluit, lokasi kampung deret, serta lembaga pemasyarakatan (LP).
Selain itu, TPS tempat mencoblos Gubernur DKI Jakarta non aktif, Joko Widodo dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama juga akan mendapat pengamanan khusus personel Satpol PP. Sekedar informasi, Jokowi bakal menggunakan hak pilihnya di TPS 17 Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat dan Basuki bakal mencoblos di TPS 27 Muara Karang, Pluit, Jakarta Utara.
"Kita sudah rapatkan di Polda Metro Jaya. Personel maupun kendaraan semua harus siap siaga saat pemilu besok. Karena seluruh warga merayakan. Potensi pergesekannya juga besar, jadi mereka harus tahu potensi gangguan keamanan sampai yang terkecil di wilayah masing-masing," papar Kukuh.
