You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djarot : Orang Mati Jadi Dagangan, Itu Dosa Besar
photo Suriaman Panjaitan - Beritajakarta.id

Djarot ancam Pecat Oknum Penjual Lahan Makam Fiktif

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengaku geram dengan praktik jual beli lahan makam fiktif. Karena itu, ia meminta bila ada oknum PNS atau pekerja di lingkungan Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang terlibat, akan dikenakan sanksi pecat.

Kami ga mau tau, kalau sudah kesalahan berat langsung sapu bersih. ‎Kalau terbukti, pecat saja

"‎Pesan di depan itu bagaimana? Kalau bisa di depan kan berarti ada permainan. Bisa pesan 1 sampai 3, lalu bisa dijual lagi. Apa orang mati jadi dagangan gitu? gak boleh ya, itu dosanya luar biasa ya," ucap Djarot di Balai Kota, Senin (25/7).

Djarot pun meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melakukan investigasi terhadap dugaan makam fiktif tersebut. Menurutnya, dalam pembuktian lebih baik menginvestigasi ketimbang membongkar satu per satu makam.

Djarot Ingin Makam Fiktif Diungkap Melalui Investigasi

"K‎emudian yang kedua, saya minta menginventarisi dan menghubungi ahli waris dari makam yang sudah ada atau yang kita curigai bahwa itu fiktif," ucapnya.

‎Djarot menambahkan, jika dalam perjalanan investigasi ada oknum dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta yang bermain dalam penjualan makam fiktif, diminta diberikan sanksi yang tegas. Bahkan sanksi yang dijatuhkan bisa saja pemecatan.

"Kami ga mau tau, kalau sudah kesalahan berat langsung sapu bersih. ‎Kalau terbukti, pecat saja," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12200 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1365 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1348 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1305 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1012 personBudhi Firmansyah Surapati