You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Akan Pinjam Alat Berat ke Kementerian PU
photo Suriaman Panjaitan - Beritajakarta.id

DKI akan Pinjam Alat Berat ke Kementerian PU-Pera

Wakil‎ Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengaku akan meminjam alat berat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera). Alat berat itu nantinya ditempatkan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bandar Gebang. Pasalnya, hingga kini jumlah alat berat yang tersedia di TPST belum mencukupi.

‎Kalau tidak bisa ditangani, kita akan kerjasama sama Kementerian PU untuk meminjam alat berat

Dikatakan Djarot, bila alat berat tidak segera ditambah akan berdampak ke penanganan sampah. Dikhawatirkan, sampah yang dikirim dari Jakarta menumpuk karena minimnya jumlah alat berat.

"‎Alat berat akan kita full-kan di sini (TPST Bantar Gebang). Saya sudah minta kepada Pak Asep Kuswanto (Kepala UTPST) untuk mendata berapa alat berat, alat berat apa saja yang dibutuhkan‎," kata Djarot di TPST Bantar Gebang, Kamis (4/8).

DKI akan Tambah Alat Berat di Bantar Gebang

Djarot menyampaikan, jika pihak UTPST Dinas Kebersihan tidak mampu menambah alat berat ke lokasi itu karena mekanisme penganggaran untuk membeli alat berat sangat panjang, ia berjanji membantu. Karena itu ia akan berkordinasi dengan Kemen PU-Pera.

"‎Kalau tidak bisa ditangani, kita akan kerja sama sama Kementerian PU-Pera. Karena pengadaan kan butuh waktu, untuk meminjam alat berat itu harus," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11333 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1345 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1285 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1279 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye991 personBudhi Firmansyah Surapati