You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Produsen Makanan Ikut Bimtek Sertifikasi Halal
photo Folmer - Beritajakarta.id

Pelaku UKM Ikuti Bimtek Sertifikasi Halal

Puluhan penggiat usaha dan usaha kecil menengah (UKM) di Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan penyuluhan sertifikasi halal, Senin (8/8).

Bimtek dan penyuluhan digelar bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia

Kegiatan ini digelar dalam rangka melindungi warga Kabupaten Kepulauan Seribu dari penggunaan dan mengkonsumsi berbagai produk non halal.

"Bimtek dan penyuluhan digelar bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang memberikan fasilitasi sertifikasi Halal," kata Melinda Sagala, Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten Kepulauan Seribu, Senin (8/8).

1,5 Ton Mie Berformalin Ditemukan di Pasar Bulak Klender

Sebanyak 20 pelaku usaha yang telah mengantongi izin SP-PIRT, hasil uji lab dan sertifikat penyuluhan keamanan pangan mengikuti bimbek ini.

Ia mengatakan, labelisasi halal MUI sangat penting guna membedakan dan mengetahui berbagai produk dihasilkan oleh pelaku usaha termasuk UKM dalam pemenuhan standar halal sebagai makanan yang sehat, aman dan proporsional.

"Sertifikasi halal menjadi kebutuhan dasar bagi warga di Kepulauan Seribu," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1181 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1154 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye938 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye920 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye842 personBudhi Firmansyah Surapati