You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Efesiensi Anggaran di Satpol PP Perlu Dikaji Kembali
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Efisiensi Anggaran Satpol PP Perlu Dikaji Kembali

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengkaji kembali sejumlah anggaran yang diefisiensi.

Ini ada anggaran Rp 5 miliar dicoret untuk diklat dasar personel 

Salah satunya anggaran pendidikan dan pelatihan (diklat) personel yang dihapus.

Fisik dan Kemampuan Bela Diri Satpol PP Jadi Perhatian

"Ini ada anggaran Rp 5 miliar dicoret untuk diklat dasar personel dengan argumentasi yang sangat lemah yaitu karena DKI sedang masuk tahapan pilkada," ujar Syarif, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/8).

Dikatakan Syarif, dengan dicoretnya anggaran tersebut, kinerja personel Satpol PP DKI Jakarta tidak bisa meningkat menjadi lebih baik dalam menjalan tugasnya.

"Jadi solusinya harus baca kebutuhan secara cermat dan teliti. Kalau memang tidak terserap maka pejabat pembuat komitmennya harus dievaluasi," ujarnya.

Syarif menambahkan, saat pembahasan anggaran lalu, Satpol PP DKI juga mencoret anggaran belanja seragam personel. Padahal seragam personel tersebut sudah dua tahun lamanya tidak pernah diganti baru.

"Bagaimana personel kita mau mengurus pekerjaanya kalau mereka saja tidak diurus dengan benar," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1445 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1365 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1281 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1242 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1122 personFolmer