You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Aturan Tata Ruang Kawasan Kemang Dilanggar Pengembang
photo Suparni - Beritajakarta.id

Aturan Tata Ruang Kawasan Kemang Dilanggar Pengembang

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai aturan tata ruang yang ada di Kemang, Jakarta Selatan sudah banyak dilanggar. Pengembang hanya memikirkan keuntungan tanpa memperhatikan aspek lingkungan.

Di Kemang karena rusak tata ruangnya, sebagian besar pengembang hanya memikirkan keuntungan. Sehingga daerah-daerah resapan air dialihfungsikan

"Di Kemang karena rusak tata ruangnya, sebagian besar pengembang hanya memikirkan keuntungan. Sehingga daerah-daerah resapan air dialihfungsikan," ujar Djarot dalam diskusi publik MarkPlus Center, Sabtu (3/9).

Menurutnya, DKI Jakarta berada di wilayah cekungan. Jika bersamaan datang air dari sekitar wilayah DKI Jakarta seperti Bogor, Depok dan daerah penyangga lainnya yang bersamaan dengan hujan lokal dan air rob dapat dipastikan Jakarta akan banjir.

Rumah Warga dan Perumahan Mewah Akibatkan Kali Krukut Menyempit

"Jadi perlu memperhatihkan ruang terbuka hijau, garis sepadan sungai dan bibir sungai dengan membangun tanggul-tanggul serta mengembalikan fungsi sungai atau normalisasi," tandasnya.

Dalam diskusi sore ini juga hadir Abang-None DKI Jakarta 2015, 2016 serta None Kepulauan Seribu dan Putri Pariwisata Indonesia 2016 untuk memberikan masukan seputar pariwisata di DKI Jakarta khususnya Kepulauan Seribu.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1182 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1156 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye945 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye927 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye844 personBudhi Firmansyah Surapati