You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD Minta Warga Segera Rekam KTP Elektronik
.
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

DPRD Minta Perekaman E-KTP Terus Disosialisasikan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta diminta terus mensosialisasikan ke warga untuk segera merekam data KTP elektronik (e-KTP) meskipun batas waktu perekaman diperpanjang hingga 2017 mendatang.

Termasuk diinformasikan jika ada kendala terkait perekaman

"Termasuk diinformasikan jika ada kendala terkait perekaman agar warga tidak mendapat informasi yang keliru," kata Riano P Ahmad, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Kamis (15/9).

57 Ribu Warga Jakbar Belum Terima Fisik E-KTP

Ia menyayangkan, batas waktu perekaman e-KTP diperpanjang dari semula akhir September 2016 ini menjadi pertengahan tahun depan. Hal itu diharapkan tidak terjadi kembali di kemudian hari.

"Sebenarnya disayangkan ada pemunduran, karena perekaman e-KTP di DKI hampir tuntas. Antusias warga untuk merekam e-KTP kita khawatirkan bisa jadi menurun," ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Edison Sianturi mengungkapkan, hingga kini masih ada 164 ribu dari 7,43 juta total warga wajib KTP di Ibukota yang belum melakukan perekaman.

"Perekaman sudah hampir tuntas. Sisanya diperkirakan masih di luar negeri atau sedang bekerja di luar daerah sehingga belum merekam," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1456 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1383 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1290 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1265 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1132 personFolmer