You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Akan Konsinyasi Lahan di Bidara Cina
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

DKI akan Konsinyasi Lahan di Bidara Cina

Pembangunan sodetan Ciliwung hingga saat ini masih terkendala dengan pembebasan lahan, khususnya di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu putusan gugatan dari warga.

Nah itu memang butuh pembebasan lahan. Kalau dia enggak mau, ya kami akan konsinyasi juga

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, untuk pembangunan sodetan Ciliwung diperlukan pembebasan lahan. Namun karena untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak pembebasan lahan akan dilakukan dengan cara konsinyasi.

"Nah itu memang butuh pembebasan lahan. Kalau dia enggak mau, ya kami akan konsinyasi juga," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/9).

Sodetan Ciliwung-KBT Bebaskan Banjir di Dua Wilayah

Basuki menjelaskan, sebelumnya ada perbedaan pendapat mengenai peta yang digunakan. Namun pihaknya telah memberikan kembali peta yang benar.

Menurut Basuki pihaknya tidak langsung melakukan penertiban, karena warga memang memiliki sertifikat hak milik (SHM). Karena lahan yang akan digunakan bukan milik pemerintah. Kejadian ini berbeda dengan warga di Bukit Duri maupun Kampung Pulo.

"Tidak langsung bongkar, karena waktu itu posisinya mereka punya surat. Beda kan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1455 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1381 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1289 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1264 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1131 personFolmer