You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Lelang Sekolah Gagal Diminta Prioritas Tahun 2017
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Pembangunan Sekolah Jadi Prioritas dalam Pembahasan APBD 2017

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 mendahulukan sejumlah program prioritas. Salah satu di antaranya, program pembangunan 45 gedung sekolah yang gagal lelang pada 2016.

Pembangunan gedung sekolah ini agar diprioritaskan saat pembahasan anggaran APBD 2017 mendatang

"Pembangunan gedung sekolah ini agar diprioritaskan saat pembahasan anggaran APBD 2017 mendatang," ujar Triwisaksana, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin (10/10).

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI, Syarifuddin menambahkan, permasalahan sekolah saat ini tidak hanya masalah pembangunan gedung saja. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi sekolah yang baru dibangun.

Paripurna Raperda APBD Perubahan Dengar Jawaban Gubernur

"Seperti di SMPN 151 Koja, itu gedung lama satu lantai dibangun jadi tiga lantai. Sarana belajarnya kurang, jadi yang dilantai dua belajar pakai tikar," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, akan langsung menindaklanjuti hal tersebut. "Kita akan carikan sarana belajar yang lebih dan tidak digunakan. Nanti akan kita pindah ke lokasi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1454 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1378 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1288 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1261 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1129 personFolmer