You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pembahasan KUA-PPAS APBD 2017 Ditunda Hingga Dua Pekan
photo Jhon Syah Putra Kaban - Beritajakarta.id

Pembahasan KUA-PPAS APBD 2017 Ditunda

Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta tahun 2017 ditunda hingga dua pekan ke depan.

Angka APBD 2017 yang diajukan sebesar Rp 68,8 triliun. Tapi masih ada sejumlah program yang kita lihat belum masuk di dalamnya

Sebab, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melihat masih terdapat program pokok yang belum dimasukan ke dalam rancangan tersebut.

"Angka APBD 2017 yang diajukan sebesar Rp 68,8 triliun. Tapi masih ada sejumlah program yang kita lihat belum masuk di dalamnya," kata Triwisaksana, Wakil Ketua Banggar DKI Jakarta, Senin (17/10).

Penandatanganan APBD 2017 Terancam Molor

Ia menyebutkan, salah usulan yang belum dimasukan di KUA-PPAS APBD DKI Jakarta tahun 2017 di antaranya renovasi total 47 gedung sekolah yang gagal lelang tahun 2016 ini.

"Selain itu dewan juga akan melakukan reses selama seminggu," lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah meminta waktu kepada Banggar DPRD DKI untuk merampungkan berbagai program prioritas di rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2017. Termasuk juga akan disampaikan memgenai dana bagi hasil dan estimasi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) secara signifikan.

"Kita akan rapat kerja dengan seluruh SKPD terkait hal tersebut sambil menunggu reses dewan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye5269 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1265 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1161 personFakhrizal Fakhri
  4. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye916 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Buka JAFEX 2026, Pramono Ingin Optimalkan Pemanfaatan Aset Daerah

    access_time11-08-2026 remove_red_eye797 personDessy Suciati