Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) melakukan koordinasi terkait proyek strategis nasional. Ada beberapa program pembangunan yang dibahas bersama.

Salah satunya kami bahas untuk pengelolaan air limbah. Pipa yang mau dia lewat itu kena tanah Jakpro (Jakarta Propertindo)

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, salah satu program yang dibahas yakni pembangunan Instalasi Pengolahan  Air Limbah Terpadu (IPALT) atau Jakarta Sewerage System (JSS).

"Salah satunya kami bahas untuk pengelolaan air limbah. Pipa yang mau dia lewat itu kena tanah Jakpro (Jakarta Propertindo). Solusinya lahan itu dipinjamkan, karena beli juga nggak bisa," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/10)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati menambahkan, selain JSS beberapa proyek yang juga dibahas yakni mengenai pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), serta National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) A.

"Dari KPPIP sifatnya kan monitoring dan koordinasi dengan Pemprov DKI, untuk mengetahui progres dari program nasional," ujarnya.

Tuty menambahkan, pihaknya meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk bisa mempercepat beberapa payung hukum yang diperlukan. Seperti untuk proyek LRT, yang masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2015.

"Kami minta dukungan di KPPIP kalau untuk LRT masih ada revisi PP 79 tahun 2015. Kami mohon dukungan dan fasilitasi untuk percepatan," ucapnya.

Ketua Tim Implementasi KPPIP, Wahyu Utomo menuturkan, ada beberapa kendala yang dihadapi pada masing-masing proyek pembangunan. Untuk itu dilakukan koordinasi agar bisa berjalan sesuai dengan jadwal.

"Jadi memang ada beberapa proyek DKI yang masuk program nasional, ini dilakukan koordinasi agar bisa berjalan dengan baik," ucapnya.