Pilkada Tak Berdampak Signifikan pada Perekonomian DKI
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 tidak akan berdampak signifikan dengan perekonomian DKI Jakarta. Melihat dari nilai transaksi yang dikeluarkan selama Pilkada di DKI terpaut jauh dengan transaksi perekonomian di Ibukota setiap harinya.
Ekspektasi kami dampak ekonomi akan meningkat. Tapi dari beberapa simulasi yang dilakukan ternyata tidak akan berpengaruh banyak
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Majardi mengatakan, total nilai transaksi selama Pilkada 2017 diperkirakan hanya sebesar Rp 1,1 triliun saja. Sementara aktivitas ekonomi di Jakarta bisa mencapai Rp 6 triliun per harinya.
"Ekspektasi kami dampak ekonomi akan meningkat. Tapi dari beberapa simulasi yang dilakukan ternyata tidak akan berpengaruh banyak. Karena nilai transaksinya hanya kecil," kata Fadjar, di Kepulauan Seribu, Senin (14/11).
Plt Gubernur Ingatkan Kembali PNS Jaga NetralitasFadjar mencatat nilai transaksi di Jakarta selama satu tahun bisa mencapai Rp 2.190 triliun. Sementara pelaksanaan Pilkada hanya berjalan selama tiga bulan saja.
"Jika dibandingkan transaksi tiga bulan di DKI bisa mencapai Rp 500 triliun lebih, sementara Pilkada hanya Rp 1,1 triliun saja, perbandingannya jauh. Jadi dampaknya kecil," ucapnya.
Dia menambahkan sedikitnya nilai transaksi Pilkada ini salah satunya karena adanya aturan baru. Dimana setiap pasangan calon tidak dibebankan sepenuhnya untuk membuat alat peraga kampanye. Sebagian dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara alat peraga yang dibuat oleh pasangan calon dibatasi.
Faktor lainnya yang juga mempengaruhi adalah kampanye lebih banyak dilakukan melalui media sosial (medsos). Dengan cara tersebut pasangan calon tidak perlu lagi mengeluarkan banyak anggaran. "Ini juga merupakan dampak dari teknologi, penggunaan media sosial lebih banyak," tandasnya.
Selain itu, Fadjar menambahkan Pilkada di DKI ini juga berbeda dengan daerah lainnya. Karena di Jakarta hanya memilih gubernur dan wakil gubernur saja. Sementara wali kota dan bupati ditunjuk langsung oleh gubernur terpilih nantinya.
"Itu juga menjadi faktor, Pilkadanya hanya memilih gubernur dan wakilnya saja. Jadi pelaksanaannya pun sedikit, berbeda dengan daerah lainnya dalam Pilkada serentak ini," ucapnya.
Sementara itu, jika dilihat secara nasional pelaksanaan Pilkada serentak 2017 yang diikuti oleh 101 daerah bisa menyumbang perekonomian hingga 0,1 persen saja. "Kalau secara nasional masih ada pengaruh yakni peningkatan 0,1 persen," tandasnya.
