Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan DPRD DKI Jakarta baru saja menandatangani Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017. Tercatat ada 11 program prioritas dan unggulan yang mendapatkan porsi cukup besar dalam anggaran kali ini.

Komitmen bersama dengan legislatif sudah disepakati kemarin. Ada 11 program unggulan dan prioritas yang akan dijalankan

"Komitmen bersama dengan legislatif sudah disepakati kemarin. Ada 11 program unggulan dan prioritas yang akan dijalankan," kata Sumarsono, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/11).

Ke-11 program unggulan dan prioritas tersebut yakni, pengembangan sistem transportasi, serta antisipasi banjir, rob, dan genangan. Kemudian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kota, serta peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH).

Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, pembangunan budaya multi kultur, pengembangan sarana dan prasarana olahraga, pemanfaatan ruang kota, serta pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan rusun tahun depan dalam rangka pencapaian program unggulan yakni sebesar Rp 4,6 triliun. Sementara untuk mengatasi kemacetan Pemprov DKI Jakarta akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun. Khusus untuk pengendalian banjir dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun.

Alokasi tersebesar dalam program prioritas yakni untuk pendidikan yang mencapai Rp 17,8 triliun. Jumlah tersebut mengambil porsi APBD 2017 sebesar 28,05 persen dari total belanja.Kemudian dalam bidang kesehatan dialokasikan sebesar Rp 8,3 triliun atau 17,28 persen dari total belanja diluat gaji.

"Total KUA-PPAS yang disepakati sebesar Rp 70,28 triliun meningkat Rp 7,73 triliun atau 11,73 persen dibandingkan dengan APBD 2016 yang sebesar Rp 62,91 triliun," ujarnya.

Soni sapaan akrabnya berharap, pembahasan RAPBD 2017 ini bisa tepat waktu. Sehingga pelaksanaannya bisa lebih maksimal. Bahkan beberapa lelang kegiatan mendahului sudah bisa dilakukan. "Lelang dari sekarang sehingga 1 Januari bisa start semua," tandasnya.