You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Total Anggaran SKPD Mitra Kerja Konisi A DPRD DKI Rp 4,12 Triliun
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

RAPBD 2017 Mitra Kerja Komisi A DPRD DKI Rp 4,12 T

Alokasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) mitra kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta untuk RAPBD 2017 sebesar Rp 4,127 triliun.

Ada kenaikan alokasi anggaran sekitar Rp 85,82 miliar lebih

Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Bambang Sugiono mengatakan, pada fase KUA PPAS anggaran tersebut hanya sebesar Rp 4,04 triliun dengan 9.593 kegiatan.

"Setelah dibahas bersama Balegda DPRD DKI Jakarta, bertambah menjadi Rp 4,127 triliun. Ada kenaikan alokasi anggaran sekitar Rp 85,82 miliar lebih," ujarnya, saat rapat kerja RAPBD 2017 dengan Komisi A DPRD DKI, Selasa (6/12).

Komisi A Minta Anggaran Balakar Masuk RAPBD 2017

Ia mengungkapkan, pihaknya juga mengusulkan sebanyak sebelas kelurahan untuk anggaran operasional RPTRA yang belum teralokasi. Kesebelas RPTRA yang belum memiliki biaya operasional tersebar di lima wilayah Jakarta.

"Kami mengajukan penambahan anggaran biaya operasional bagi 11 RPTRA yang fisiknya telah terbangun sebesar Rp 4,3 miliar" ungkapnya.

Ia menjelaskan, SKPD dan UKPD yang bermitra dengan Komisi A secara umum tidak ada penambahan pagu anggaran dalam pembahasan RAPBD 2017.

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Riano P Ahmad dan didampingi Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Petra Lumbun.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1198 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1185 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye974 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati