Untuk menerapkan transparansi penggunaan anggaran sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan perubahan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Unit Pelayanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DKI Jakarta mengelar bimbingan teknis sistem rencana umum pengadaan (SiRUP versi 2.0) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

SiRUP versi 2.0 merupakan pemutakhiran versi sebelumnya. Di sini lebih dapat meningkatkan keakurasian data

Kepala UP LPSE, Herlinda Harmaini menjelaskan, yang membedakan SiRUP lama dengan versi 2.0 yakni,  SKPD nantinya tidak lagi menginput rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah secara manual pada aplikasi SiRUP.

Data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) akan diambil dari aplikasi sistem informasi keuangan pemerintah daerah (SIPKD) sehingga dapat meningkatkan keakurasian data.

"SiRUP versi 2.0 merupakan pemutakhiran versi sebelumnya. Di sini lebih dapat meningkatkan keakurasian data," ujar Herlinda Harmaini, Kamis (15/12).

Lebih lanjut versi 2.0 ini, admin Pusat Pelayanan Elektronik (PPE) LPSE membuat user Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dapat mengidentifikasi pemaketan, mengumumkan, mengedit, dan membuat user admin PA/KPA untuk membantu PA/KPA.

Ia mengharapkan agar semua SKPD dan UKPD dapat meningkatakn akurasi data saat melakukan pengadaan barang dan jasa. "Penerapan sirup versi 2.0 yang user friendly ini SKPD/UKPD dapat meningkatkan akurasi data dalam rencana umum pengadaan barang dan jasa," tandasnya.

Perlu diketahui, SiRUP versi lama dan versi 2.0 juga telah mengantisipasi adanya human error. Jika penginput data melakukan kesalahan memasukkan data, maka bisa diubah kembali dengan kaji ulang dari user id masing-masing.

Setiap penggantian kompenen dapat diketahui karena melalui sistem dan merupakan salah satu instrumen yang digunakan sebagai referensi data pada mekanisme pelaporan pengadaan barang dan jasa dalam Sistem Informasi Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Sismon TEPRA).